MANAJEMEN KEUANGAN

Secara garis besar, manajemen keuangan sekolah adalah kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan tersebut meliputi: perencanaan anggaran, pengorganisasian, pembukuan, pelaksanaan atau pembelanjaan, pengawasan dan terakhir pertanggungjawaban.

Manajemen keuangan perlu diterapkan oleh institusi pendidikan supaya:

1. Pemanfaatan dana sekolah bisa lebih efektif dan efisien.

2.  Penggunaan keuangan sekolah bisa lebih transparan dan akuntabilitas nya terjamin.

3.  Anggaran bisa digunakan dengan semestinya dan penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir.

Supaya bisa menjalankan manajemen keuangan sekolah yang baik, membutuhkan SDM yang berpengetahuan dan kompeten. Kepala sekolah adalah sosok sentral dalam hal ini.

 

Sumber Keuangan Sekolah

Sekolah bisa mendapatkan dana dari beberapa sumber, diantaranya:

1. Pemerintah

Dana pendidikan bisa bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD. Contoh pendanaan nonpersonalia untuk sekolah dari pemerintah yaitu program BOS.

2. Orang Tua/Wali

Pihak sekolah biasanya juga menghimpun biaya pendidikan (SPP) dari orang tua atau wali siswa. Semakin baik fasilitas sekolahnya, biaya SPP biasanya akan lebih mahal. Sekolah swasta yang bonafit biasanya menerapkan hal ini.

3. Masyarakat

Sekolah juga bisa mendapat pendanaan dari masyarakat umum yang bukan termasuk orang tua atau wali siswa. Contohnya seperti bantuan dari lembaga keuangan, sponsorship dari perusahaan, donasi dari lembaga sosial, donasi dari alumni, dll.

4. Dana Swadaya

Sekolah juga bisa mendapatkan dana dari usaha mandiri sekolah. Beberapa contoh usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan dana seperti kantin yang dikelola sekolah secara mandiri, koperasi sekolah, panen kebun sekolah, lomba, dan event kesenian.

5. Sumber Lain

Selain yang sudah disebutkan di atas, masih ada sumber alternatif lainnya yaitu penyandang dana seperti Bank, Koperasi dll

 

Standar Pembiayaan

Pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah perlu mengacu pada standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini mengatur apa saja komponen pembiayaan dan berapa besarnya biaya operasi di satuan pendidikan. Standar pembiayaan ini mengatur untuk jangka waktu satu tahun.

Standar pembiayaan tersebut secara garis besar mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Biaya Investasi, meliputi biaya manajemen sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.

2.  Biaya Personal, biaya pendidikan yang dibayarkan oleh peserta didik supaya bisa menjalankan pembelajaran.

3.  Biaya Operasi di Satuan Pendidikan, meliputi gaji guru, tenaga kependidikan, tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai, biaya operasional tak langsung (air, listrik, internet, pajak, asuransi, telepon, dll).

Penetapan standar biaya operasi di satuan pendidikan menggunakan Peraturan Menteri yang mengacu pada usulan dari BSNP.

 

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Memanfaatkan keuangan sekolah tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Keuangan sekolah berkaitan dengan kepentingan banyak orang jadi harus memenuhi prinsip keadilan, akuntabilitas publik, efisiensi, efektif, dan transparan.

Pada pemanfaatan keuangan sekolah, setidaknya perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Menyusun RAPBS

Pada tahap perencanaan, menyusun RAPBS adalah hal wajib. RAPBS merupakan rencana penggunaan sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah selama 1 tahun.

Penyusunan RAPBS biasanya melibatkan kepala sekolah, seluruh guru, komite sekolah, staf tata usaha dan bagian dari komunitas sekolah.

Pada RAPBS juga perlu dijelaskan secara detail tentang plot anggarannya. Apakah anggaran tersebut merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya atau merupakan anggaran terhadap hal baru.

2. Pengadaan dan Pengalokasian Anggaran

Setelah RAPBS selesai dibahas dan sudah disepakati, selanjutnya ditetapkan menjadi APBS atau saat ini lebih dikenal dengan istilah RKAS. APBS/RKAS kemudian dijadikan patokan untuk pelaksanaan segala program sekolah.

APBS/RKAS sangat penting karena bisa berpengaruh terhadap seluruh kebijakan di sekolah. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di masing-masing sekolah juga akan mengacu pada APBS/RKAS.

APBS/RKAS yang berhasil disusun dengan tepat, diharapkan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan menjadi lebih baik juga.

3. Pelaksanaan Anggaran Sekolah

Pada tahap ini seluruh rencana mulai direalisasikan. Supaya pelaksanaan anggaran berjalan baik, dibutuhkan pengorganisasian. Pada pengorganisasian ini, akan ada pengelompokan satuan tugas yang bertanggung jawab pada masing-masing hal.

4. Pemantauan

Pihak yang bertugas perlu memantau pelaksanaan anggaran supaya semuanya berjalan sesuai rencana, terlaksana secara runtut dan diselesaikan sesuai tujuan. Hal ini sangat penting untuk dijalankan supaya realisasi anggaran tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.

5. Pembukuan Keuangan Sekolah

Pada tahap pembukuan, seluruh transaksi keuangan dicatat dengan sedemikian rupa. Seluruh bukti transaksi juga perlu dicantumkan. Dengan demikian, seluruh transaksi bisa terlacak dan jelas berapa nilai transaksinya.

6. Pertanggung Jawaban

Pada tahap ini, seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dilaporkan. Menggunakan laporan tersebut, pihak sekolah akan mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada sumber dana.

7. Penilaian Kinerja

Mengacu pada laporan keuangan, manajemen keuangan sekolah bisa dinilai kinerjanya. Apakah sudah sesuai harapan atau belum. Pihak sekolah bisa melaksanakan manajemen keuangan sekolah yang baik sesuai dengan abad 21 dengan memanfaatkan ICT.

 

Terdapat sistem informasi manajemen keuangan sekolah yang bisa diaplikasikan oleh pihak sekolah. Sistem tersebut akan memudahkan dalam pengolahan data, rekapitulasi laporan keuangan, dan transparansi pada sumber dana.

Manajemen keuangan sekolah sangat krusial bagi kesuksesan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini perlu dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pihak sekolah juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan proses kerja.